Memahami Undang-Undang ITE Bagian 1 (Subyek dan Obyek Hukum)

Memahami Undang-Undang ITE Bagian 1 (Subyek dan Obyek Hukum)

Kantor Hukum Sukpandiar,S.H. dan Rekan

Memahami Undang-Undang ITE Bagian 1 (Subyek dan Obyek Hukum)
Oleh Sukpandiar,S.H.bin Muhammad Idris Advokat As-Salafy

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 2008TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harussenantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian darimasyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenaipengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehinggapembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebarke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telahmenyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yangsecara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;

d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkanuntuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasionalberdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;

e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan danpertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melaluiinfrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasidilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikannilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi danTransaksi Elektronik;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidakterbatas (Apapun bentuknya-AHSI)pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti ataudapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya ( Bisa HP, IPAD atau nama lainnya kelak nanti-AH).

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atausejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasiyang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik ( termasuk via Face book-SI).

6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau (Bisa salah satunya, bisa dua atau lebih subyeknya-SI)masyarakat.

7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.(baik email biasanya tertutup atau akun FB yang bisa terbuka untuk umum atau tertutup-SI)

8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untukmelakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatisyang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda TanganElektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalamTransaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihakyang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk olehprofesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenanganmengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yangdilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakansebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan TandaTangan Elektronik.

14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yangmelaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiriatau dalam jaringan.

16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya,yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektroniklainnya.

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik.

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik dari Pengirim.

20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing,maupun badan hukum (PT.Firma dan atau Koperasi-AH).

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (seperti CV,UD , PD dan lainnya-AHSI).

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Kesimpulan
Subyek Hukum
1. Orang Perorang,
2. Badan Hukum ( PT.Koperasi, Firma, yayasan)
3. Badan Usaha non Hukum ( Sekolah,Rumah Sakit, Usaha dagang, CV dan lainnya)
4. Badan ( Grup di FB, Fan Page , dan lainnya yang ada pengurus,Blog grup)> baca Pasal 1 angka 20, " Masyarakat"
Menurut Soerjono Soekanto ( Pengantar Sosiologi) dalam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini :
Berangotakan minimal dua orang.2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.
5. Pemerintah.

Obyek Hukum:
1. Email,Chatting, In Box atau yang sejenis
2. Akun FB beserta grup, fan page, halaman komunitas atau yang sejenis,
3. Gambar, tulisan, Video , siluet , Ikon atau sejenis.

Allah Ta’ala berfirman,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولً

ا“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawab” (QS al Isra:36).

Tentang ayat ini Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana penuturan al ‘Aufi,

“Janganlah engkau menuduh seseorang dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentang kebenarannya”.

Sedangkan Muhammad bin al Hanafiyah mencontohkan bahwa yang dimaksud adalah larangan melakukan persaksian palsu.

Qotadah berkata, “Janganlah engkau mengatakan ‘Aku melihat demikian’ padahal engkau tidak melihatnya, ‘Aku mendengar demikian’ padahal engkau tidak mendengarnya, ‘Aku tahu demikian’ padahal engkau tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Allah akan menanyaimu tentang semua itu”.

Abu Abdillah yaitu Hudzaifah bertanya kepada Ibnu Mas’ud,

“Apa yang pernah kau dengar dari Rasulullah tentang katanya ?

”. Ibnu Mas’ud berkata, Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Sejelek-jelek kendaraan yang ditunggangi seseorang adalah katanya, katanya”

(HR Abu Daud no 4972 dan dinilai shahih oleh al Albani).

Oleh Karena itu hati-hati dalam komentar, status, video, gambar atau lainnya.

Cikarang Barat, 28 Dzulhijjah 1433H / 12 November 2012.
AHSI 0811195824, seorang advokat n Tukang Herbal

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=436350756425143&set=t.100000807720689&type=1&theater

.